#baladakurangbayarpajak

Baru kali ini saya merasa benar-benar diperlakukan tidak adil. Oleh siapa? Jangan tanya saya, bahkan saya speechless mau bicara tentang ini.

Karena menjelang akhir bulan Maret, seperti biasa saya baru sibuk mengurus laporan pajak tahunan saya. Huaa balada menunda-nunda laporan pajak nih, padahal dua bukti potong pajak (formulir 1721 A1) dari kantor yang lama dan baru sudah diterima satu minggu lalu.

Dan beberapa hari ini memang saya cukup dibuat pusing olehnya. Tahun lalu pajak yang terutang saya dibawah seratus ribuan. Itupun karena ada penghasilan tambahan dari kantor yang terpisah dari perhitungan pajak tahunan, dan kurang bayar itu juga diganti oleh kantor. Tapi tahun ini status saya sebagai wajib pajak dengan dua pemberi pajak, karena Juni lalu saya resign dari kantor lama dan pindah ke tempat baru.

Setelah mengisi laporan SPT (formulir 1770S), baru deh saya tahu bahwa posisi akhir SPT tidak nihil, alias kurang bayar alias masih ada pajak terutang, yang kurang lebih nilainya delapan ratus ribu rupiah. Kaget! Kok bisa? Saya juga ga ngerti. Tapi setelah dua hari berkutat mencoba cari tahu sana sini, baru saya paham sisi lain perpajakan negara kita.

Kalau dipikir secara sederhana (dari sudut pandang orang awam macam saya), kedua kantor saya baik yang lama dan baru sudah melaksanakan kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan (PPh21) tiap pegawai tiap bulan. Harusnya kami tidak punya tanggungan apa-apa lagi di akhir tahun pajak, atau balance posisinya. Karena walau menerima gaji dari dua perusahaan, secara sekilas keadaannya sama seperti ketika saya bekerja penuh di satu perusahaan. Karena saya memang bukan bekerja di dua tempat sekaligus, hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang berbeda. Tapi ternyata pelaporan pajak untuk wajib pajak dari dua pemberi kerja (dalam satu tahun pajak) mekanismenya berbeda dengan wajib pajak dari satu pemberi kerja. Dan karena peraturan ini, dapat dipastikan lah pada akhirnya kami mengalami kurang bayar.

Sebenarnya apa sih yang salah? Peraturan di pasal mana yang jadi blunder untuk kami? Itu yang saya masih tidak paham.

Satu, karena perhitungan PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Pada bukti potong dari pemberi kerja satu dan dua, masing-masing telah menghitung PTKP, jadi PTKP sebenarnya terhitung dua kali. Sedangkan di SPT 1770S, dengan akumulasi penghasilan neto dari dua bukti potong PPh21, PTKP-nya hanya dihitung satu kali. Iya satu kali aja. Yang berakibat, masih ada selisih dengan akumulasi pembayaran pajak yang sudah dibayar oleh perusahaan. Ga heran, kurang bayar bisa terjadi. En yu no wat, peraturan ini sudah dari sononya dan memang begitu adanya.

Dua, akibat tarif progessif yang diberlakukan dan beban pajak berdasarkan ability to pay. Istilahnya, semakin besar jumlah penghasilan semakin besar juga pajak yang ditanggung. Jadi, dengan digabungnya penghasilan dari dua pemberi kerja, ini akan berakibat pada dikenakannya tarif PPh yang lebih tinggi dibandingkan pada saat penghitungan PPh21.

Sudah lebih jelas atau masih bingung? Memanglah harus mengalami sendiri penghitungan SPT supaya bisa lebih paham, hehe.

Yang pasti saya dan banyak teman di kantor cukup mengalami shock karena masih adanya pajak terutang di laporan tahunan kami. Parahnya, nilai pajak terutang yang harus kami bayar jumlahnya jauh lebih besar daripada yang sudah dibayarkan perusahaan. Tetap saja kalau seperti ini, yang lebih kasihan saya pikir, adalah pekerja kalangan menengah ke bawah, yang tidak tahu apa-apa, pindah kerja, atau baru saja PHK, terus terima kerja lagi dalam tahun yang sama, karena mereka harus membayar kurang bayar ini. OB saya, contohnya, karena statusnya menanggung pajak istri, jumlah kurang bayarnya malah lebih besar dari saya. Kami semua jadi megap-megap karena baru mengetahui peraturan ini justru ketika hendak lapor pajak. Coba kalau kami tahu dan kalau memang bisa, lebih baik kurang bayar ini dicicil dari dulu-dulu deh. Itulah kenapa, saya bilang peraturan pajak ini ga adil. Mau protes, kemana, ga tahu juga.

Sungguh saya bingung. Kenapa sih penghitungan pajak pada pekerja yang berpindah dan (benar-benar) bekerja pada dua pemberi kerja disamakan? Lalu, apakah peraturan perhitungan pajak dari dua pemberi pajak (seperti kasus saya) sudah memberikan keadilan seadil-adilnya untuk rakyat banyak? Hati kecil saya terus bilang bahwa ini ga adil, ini peraturan yang janggal. Bayangkan bagaimana nasib mereka yang harus kerja serabutan sana sini? Apakah mereka juga harus menanggung beban kurang bayar yang besar? Padahal masyarakat juga sadar pajak dan tetap mau bayar pajak ini itu lho, kenapa harus ditekan lagi dengan peraturan seperti ini? Rasanya saya kecewa dengan peraturan perpajakan ini.

Dan ya, saat tulisan ini selesai dibuat, saya sendiri sudah melaksanakan kewajiban saya untuk melapor dan juga membayar kurang bayar itu. Iyes, walau saya tidak setuju dengan peraturan pajak ini, bukan berarti saya mogok dan protes dengan cara tidak bayar pajak. Saya rasa tidak. Protes jalan, tapi kewajiban juga jalan. Entah seperti apa dan dimana ujung uang saya, niat saya membayar pajak adalah untuk membiayai negara. Berapapun saya ikhlas, kalau memang benar digunakan untuk kepentingan orang banyak. Siapapun yang mengkorupsi uang pembayaran pajak, silakan berhadapan dengan peradilan Alloh. Itu tanggung jawab masing-masing.

Pelajaran untuk kemudian hari? Saya akan berpikir ulang sebelum memutuskan pindah kerja. Ya mungkin seperti itu. Opsi lain, saya akan meminta laporan pajak ke kantor lama tempat saya bekerja untuk segera memberikan, paling tidak, draft bukti potong pajak, supaya perhitungan pajak saya bisa dilanjutkan oleh kantor baru. Jika tidak, coba nego dengan kantor baru, supaya kasus kurang bayar yang pasti terjadi di akhir tahun pajak saya ditanggung oleh mereka. This I think will do. Mudah-mudahan ya.

Salam.

Advertisements

2 thoughts on “#baladakurangbayarpajak

    • Ah, beruntungnya belum harus bayar pajak hehe. Aku juga ga tau kalau bisa begini rumit untuk sekedar bayar pajak. Tapi ya sebagai warga negara, cuma bisa mengikuti peraturan. Toh mengikuti ulil amri juga kewajiban. Tinggal memilih mana ulil amri yang harus diikuti mana yang tidak. Nah lho? Pertanyaan balik untuk diri sendiri hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s